NAMA : MARCHELA IRDANI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30206787
TUGAS KOMUNIKASI BISNIS
BAB 1
LATAR BELAKANG PENYELENGARAAN KOMUNIKASI DNGAN PASAR
Penyelengaraan komunikasi dengan pasar merupakan suatu syarat mutlak setiap produsen yang ditujukan kepada konsumen. Sebagai penjamin kelangsungan usaha meraka agar teru maju dan berkembang.
Sarana komunikasi perdagangan yang tersedia antara lain seperti surat, pengiriman kawat, telepon, kunjungan pribadi dan lain lain. Untuk berkomunikasi dengan daerah pemasaran yang luas kita dapat menggunakan komunkasi pemasaran khusus seperti periklanan. Karena periklanan merupakan alat pemasaran yang merupakan bidang komunikasi massa.
KONSEP DASAR DAN PERANAN KOMUNIKASI
Komunikasi dapat diartikan sebagai alat untuk bertukar pendapat.
Pengertian komunikasi menurut :
1. Edward depari
komunikasi adalah alat penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang yang ditujukan kepada penerima pesan.
2. James A. F stoner
komunikasi adalah proses dimana seseorang yang memberikan pesan dengan cara pemindahan.
3. Jonh R. schemerhorn
komunikasi adalah proses pribadi dalam menerima dan mengirim simbol yang berarti dalam kepentingan mereka.
4. William F. glueck
komunikasi dibedakan menjadi :
a. interpersonal communication
pertukaran informasi antara 2 orang atau lebih dalam kelompok kecil manusia.
b. Organization communication
informasi yangdiberikan dan dipindahkan kepada orang banyak, pribadi atau lembaga-lembaga di luar yang ada hubungannya.
Definisi komunikasi menurut beberapa pandangan :
• Charles H . cooley
komunikasi terjadi karena hubungan antara manusia dan mengartikan lambang dengan dipikirkan bersama
• Carl L. Hovland
suatu sistem yang menyusun prinsip dalam bentuk yang tepat dan membentuk pendapat-pendapat yang selanjutnya di kemukakan dalam bentuk komunikasi.
• William albig
komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti individu.
• Wilbur schramm
kita berusaha mengadakan persamaan dengan orang lain
• Sirr geral barry
komunikasi memperoleh pengetahuan, informasi dan pengalaman karen itu maka orang dapat saling mengerti dan percaya.
Pada dasarnya komunikasi merupakan :
a. landasan atau dasar aktifitas
b. dasar atau landasan terjadinya kerja sama
atau dengan kata lain peranan komunikasi dapat diartikan sebagai berikut :
a. sebagai alat untuk menciptakan kesamaan pengertian
b. sebagai alat untuk menggerakkan perbuatan atau reaksi pesan
1. proses komunikasi
Dalam proses komunikasi personal akan terjadi proses encoding dan decodin. Encoding artinya menjabarkan atau menggantikan ide kedalam bahasa. Sedangkan decocing artinya menjabarkan bahasa dalam bentuk ide.
2. elemen-elemen komunikasi
MURPHY menyatakan elemen komunikasi adalah :
a. sender-writer, speker, encoder
b. mesagge
c. medium- letter, memo, report, specch, chart
d. receiver-reader, listener, perceiver, decoder
3. motivasi untuk berkomunikasi
berkomunikasi terjadi karena didorong oleh komunikasi :
a. mengurangi ketidak pastian
b. memecahkan masalah
c. meningkatkan keyakinan
d. kontrol situasi
e. balikan (feed back)
C. TUJUAN KOMUNIKASI
A. Menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan dan lambang yang di sampaikan
B. Merangaang pikiran pihak penerima untuk memikirkan pesan dan rangsangan yang ia terima
C. Melakukan suatu tindakan yag selaras sebagaimana yang diharapkan dengan adanya penyampaian pesan tersebut.
D. Memahami orang lain tentang apa yang diinginkan masyarakat.
D. KOMPONEN-KOMPONEN KOMUNIKASI
Komponen komunikasi meliuti :
1. komunikator yaitu penerima pesan
2. komunikan yaitu pihak penerima pesan
3. pesan/berita/warta
4. respom yaitu tanggapan
5. media yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
E. KOMUNIKASI TATAP MUKA
Tujuan komunikasi tatap muka adalah :
a. mengerti akan pentingnya komunikasi tatap muka dalam memecahkan masalah
b. mengerti kapan komunikasi tatap muka lebih tepat digunakan dalam mneyelesaikan masalah
c. mengerti tentang komponen-komponen pokok agar komunikasi tatap muka menjadi baik
d. mempelajari teknik-teknik pokok agar komunikasi tatap muka lebih baik
e. dapat mengembangan keterampilan dalam meningkatkankomunikasi tatap muka
BAB 2
KOMUNIKASI MENURUT CARA PENYAMPAIANNYA
Menurut cara penyampaiannya kominikasi di bedakan menjadi :
a. komunikasi secara lisan
• komunikasi secara langung dan tidak di batasi oleh jarak, dan bertatap muka secara langsung
• komunikasi secara tidak langsung, dibatasi oleh jarak
b. komunikasi secara tertulis
• dalam bentuk surat dan di gunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, padat dan jelas
• naskah, untuk menyampaikan berita yang sifatnya kompleks
• blanko, untuk menyampaikam berita dalam bentuk daftar
• gambar dan foto
• spanduk
KOMUNIKASI MENURUT KELANGSUNGANNYA
Dalam proses komunikasi terjadi interaksi antara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut :
a. komunikasi langsung
proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa perantara orang ketiga ataupun media komunokasi lainnya.
b. komunikasi secara tidak langsung
proses komunikasi yang berlangsung karena bantuan dari pihak ketiga ataupun media komunikasi lainnya.
KOMUNIKASI MENURUT PERILAKU
Menurut perilaku komunikasi dibedakan menjadi :
a. komunikasi formal
komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi/ perusahaan yang tata caranya sudah di atur dalam struktur organisasi tersebut.
b. komunikasi informal
komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi/ perusahaan yang tata caranya tidak diatur dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan secara resmi.
c. komunikasi non formal
komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal. Komukanikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan bersifat pribadi.
KOMUNIKASI MENURUT MAKSUD KOMUNIKASI
Menurut maksud dilakukannya komunikasi dapat di bedakan sebagai berikut :
1. berpidato
2. ceramah
3. prasaran
4. wawancara
5. perintah atau tugas
KOMUNKASI MENURUT RUANG LINGKUP
Dalam komunikasi, menurut ruanh linkupnya dibedakan menjadi :
a. komunikasi internal
komunikasi yang belangsung dalam organisasi ataupun perusahaan yang anggotanya mereka saja. Komunikasi internal dibedakan menjadi :
1. komunikasi vertikal
komunikasi dari atas ke bawah
2. komunikasi horisontal
komunikasi antaran orang-orang yang kedudukannya sejajar.
3. Komunikasi diagonal
komunikasi antar orang-orang yang mempunysai kedudukan yang tidak sejajar.
b. komunikasi eksternal
komunikasi yang belangsung antaa anggota organisasi / perusahaan dengan masyarakat yang ada diluar organisasi. Komunikasi dengan pihak luar tersebut dapat berbentuk :
1. eksposisi, pameran, promosi, publikasi
2. komperensi pers
3. siaran televisi dan radio
4. bakti sosial
komunikasi eksternal bermaksud untuk mendapatkan kepercayaan, bantuan, dan kerja sama dari masyarakat.
KOMUNIKASI MENURUT ALIRAN INFORMASI
Komunikasi menurut aliran dari informasinya dapat dibedakan menjadi :
a. komunikasi 1 arah
komuikasi yang terjadi dari sati pihak saja.
b. komunikasi 2 arah
komunikasi yang terjadi dengan timbal balik(feed back)
c. komunikasi ke atas
komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan atasan.
d. komunikasi ke bawah
komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan.
e. komunikasi ke samping
komunikasi antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar.
KOMUNIKASI MENURUT JARINGAN
Komunikasi menurut jaringan kerja di bedakan menjadi :
a. komunikasi jaringan kerja rantai
komunikasi yang mengikuti pola komunikasi formal
b. komunikasi jaringan kerja lingkaran
Komunikasi yang terjadi seperti lingkaran yang merupakan kebalikan dari jaringan kerja rantai
c. komunikasi jaringan bintang
komunikasi yang melalui satu central dan saluran yang dilalui lebih pendek.
KOMUNIKASI MENURUT PERANAN INDIVIDU
Komunikasi menurut peranan individi dibagi menjadi beberapa macam antara lain :
a. komunikasi antara individu dengan individu yang lain
komunikasi ini terjadi secar formal ataupun informal, individu tersebut sebagai komunikator yang dapat mempengaruhi individu yang lainnya.
b. komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas
komunikasi ini terjadi karena individu mampu mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas.
c. komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih
kominikasi ini individu berperan sebagai perantara antara 2 kelompok atau lebih, sehingga lebih selaras.
KOMUNIKASI MENURUT JUMLAH YANG BERKOMUNIKASI
komunikasi itu terjadi antara individu atau kelompok, oleh karen itu komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut :
a. komunikasi perseorangan
kominikasi yang terjadi antara individu dengan permasalahan yang bersifat individu juga.
b. komunikasi kelompok
komunikasi antara kelompok yang berhubungan dengan orang banyak.
KONDISI PENGANGGURAN DI INDONESIA
Studi Kasus Pada Kota Bekasi
Dari tahun ke tahun
Disusun Oleh
Marchela irdani
30208767
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
Tugas Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan
2009
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya sehungga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian UMKM (usaha mikro kecil menengah) dengan judul usaha pembuatan sepatu dan sandal.
Adapun tujuan dari penelitian untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonomi pembangunan.
Keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran dan pengalaman yang berkesan
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan bantuan yang diterima oleh penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian ini.
Dan perkenankanlah penulis mengucapakan terima kasih kepada:
1.Bapak Nurhadi selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan
2.Bapak Dr Bagus Nurcahyo, SE, MM selaku dosen pengampu softskills
3.Kedua orang tua yang memberikan dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
4.Teman-teman di 2 DD 03 dan 04 yang memberikan kritik dan saran kepada penulis.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati pembaca
Bekasi, Desember 2009
Marchela irdani
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB 2 KAJIAN MATERI
Bab ini berisi mengenai teori – teori yang memdasari penelitian, gambaran umum tentang kemiskinan, konsep serta definisi dari pengangguran.
BAB 3 PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang penjabaran data penganguran yang dibutuhkan.
BAB 4 KESIMPULAN
Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia pada khususnya di daerah kota Jakarta sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meninggakat tidak pernah mengalami penurunan. Dan pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan jika masalah pengangguran masih terusseperti ini di tahun yang akan datang.
Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Seiring berjalannya waktu Maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya di Indonesia khususnya di daerah kota Jakarta.
Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negative dari hal ini salah satunya tinggkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional. Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya sperti yang sudah diterangkan di atas. Di samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat nantinya.
Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Data yang diperoleh saya dari Bappenas menunjukkan pada tahun 1998 penduduk miskin telah mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang saja. Selanjutnya data BPS pun mencatat angka pengangguran pada tahun 1999 sebesar 6,37 juta orang. Yang kemudian di akhir 1999, jumlah pengangguran semakin membengkak, yakni mencapai 14 juta orang dan tenaga kerja setangah menganggur mencapai 35 juta orang itu adalah sebagian contoh prentase penganguran yang ada di Indonesia secara umum pada tahun 98 sampai dengan 99.
Rumusan Masalah
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang :
A. Tingkat kemiskinan di kota Jakarta
B. Perkembangan tingkat kemiskinan di kota Jakarta
2.Kegunaan Penelitian
Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni sebagai berikut
Bersifat Teoritis
Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang tingiinya angka pengangguran
Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah sosial khususnya tentang penggauran
BAB II
KAJIAN MATERI
A.Definisi Pengangguran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 60 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. enurut Teori Klasik (1729-1790), pengangguran itu bersifat sukarela, karena tidak sesuainya tingkat upah dengan aspirasi pekerja. Bertambahnya jumlah pengangguran dalam masyarakat terjadi karena orang menunggu pada masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Teori ini menyebutkan bahwa untuk mengurangi pengangguran tidak diperlukan campur tangan pemerintah karena pengangguran yang terjadi sifatnya sukarela. Selain itu unit-unit pelaku ekonomi percaya bahwa upah dan tingkat harga yang fleksibel dapat menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencapai titik keseimbangan dalam perekonomian.
B.Tingkat Pengangguran
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
RUMUS
Tingkat Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100%
C. Jenis & Macam Pengangguran
1.Pengangguran Friksional
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya hanya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan yang menjadi pihak penyedia.
2. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Karena Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah terlebih di kota besar maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek atau perubahan keadaan suatu Negara secara tiba-tiba yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.
4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
BAB III
PEMBAHASAN
A. MASALAH PENGANGURAN SECARA UMUM
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.
Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Permagangan mungkin salah satu alternatif solusi praktis dan tepat. Hal ini didasarkan bahwa dunia usaha terkesan tertutup terhadap mahasiswa yang datang untuk melakukan kegiatan penelitian (riset) sehingga menguatkan adanya kesenjangan tersebut. Tapi ini juga belum ditangani secara serius dan terpadu.
Salah satu bentuk pengangguran yang populer dewasa ini adalah pengangguran terdidik. Kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan
(1) timbulnya masalah-masalah sosial dengan tingkat rawan yang lebih tinggi.
(2) menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan.
(3) menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.
Apresiasi ini sebenarnya harus menjadi "Conditio sine Quanon" untuk pembangunan SDM. Sulit dibayangkan SDM berkualitas akan tercapai bila tidak disertai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dan akan sangat muskil APK meningkat, bila tidak disertai oleh apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.
Tabel 1
Perkembangan APK Perguruan Tinggi
PERIODE
TAHUN
MAHASISWA
PENDUDUK
19 - 24 Age
APK (%)
Seb.Repelita
Repelita I
Repelita II
Repelita III
Repelita IV
Repelita V
1968
1973
1978
1983
1988
1992
156.500
231.000
342.166
823.925
1.356.756
1.795.500
9.705.000
11.962.000
14.747.000
15.667.600
19.464.700
21.288.100
1.61
1.93
2.32
5.26
6.97
8.43
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud
Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan itu di , ditandai oleh:
(a) berkurangnya jumlah siswa (di samping akibat keberhasilan KB),
(b) meningkatnya jumlah tenaga kerja (TK) unskill and uneducated dalam sektor sekunder,
(c) rendahnya angka melanjutnya pendidikan (di Jawa Barat hanya 57% lulusan SD meneruskan ke SMP),
(d) meningkatnya jumlah pengguna jasa pendidikan luar negeri.
Tabel 2
Analisis Keseimbangan antara Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan Sampai Pelita VI
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
KEBUTUHAN (000)
%
PERSEDIAAN (000)
%
KESEIMBANGAN(000)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tidak sekolah
Tid. tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SLKTP
Tamat SMU
Tamat SMK
Tamat PT (S0)
Tamat PT (S1)
-3.900.1
954.7
8.429.5
2.164.1
382.7
1.411.9
1.551.0
343.7
173.2
-33.9
8.3
73.2
18.8
3.3
12.3
13.5
3.0
1.5
0.0
1.817.2
2.530.2
2.104.0
153.4
2.191.0
2.041.8
393.3
630.6
0.0
15.3
21.3
17.7
1.3
18.5
17.2
3.3
5.3
*)
862.5
-5.899.3
-60.1
-229.3
779.1
490.8
49.6
457.4
Jumlah
11.510.7
100
11.861.5
100
350.8
Sumber: Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan BPS, 1993
B. DATA PENGANGGURAN KHUSUS DI KOTA JAKARTA
Meski menyandang predikat sebagai kota besar ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di kota Jakarta selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun.
Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah kota-kota besar. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Jakarta bekerja ekstra keras. Kepala Disnakertrans mengatakan peningkatan jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, tingginya jumlah pengangguran dikota Jakarta disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta.
Saat ini Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal kota Bekasi dan mana yang berasal dari luar kota. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2009.
Langkah-langkah produktif untuk melaksanakan reorentasi lembaga pendidikan, reorentasi itu menyangkut recana mengurangi pengangguran yang ada, (1) reorentasi pendekatan, (2) reorentasi program, dan (3) reorentasi kelembagaan.
1. Reorentasi pendekatan, khususnya dalam memodifikasi pendekatan dari kuantitatif menjadi kuantitatif-kualitatif. Dalam arti pendekatan pemerataan harus diimbangi secara proporsional dengan perhatian terhadap mutu proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian, secara bertahap mutu lulusan dapat lebih diterima dunia kerja dan secara absolut mampu mengimbangi laju dinamika dunia kerja. Konsekwensi dari pada itu, pendidikan harus dilihat sebagai upaya rasional. Dalam arti lain pendidikan harus dilihat sebagai proses investasi bukan lagi proses konsumtif. Sehingga pesan-pesan dan kepentingan yang berada di luar kepentingan pendidikan harus mulai dihapus. Dan campur tangan, dari pihak manapun, yang kurang proporsional dengan upaya peningkatan kualitas program pendidikan sebaiknya dihindari.
2. Reorentasi program, memberdayakan program "link and match" melalui "cooperative education" dan "dual system" dalam kurikulum. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan dalam pembobotan kurikulum, mutu tenaga pengajar, dan kepedulian dunia kerja.
Lembaga pendidikan merupakan sub sistem dari sistem sosial pembangunan, oleh itu keberadaan dan eksistensinya tidak lepas dari sub sistem lainnya. Dengan demikian sharing ide maupun aktivitas lainnya yang bernuansa sinergi dengan komponen lain hendaknya harus merupakan bagian tak terpisahkan dari program perbaikan sinambung (countinues improvement) program pembelajaran. Pengabaian dari fakta tersebut hanya menciptakan "menara gading" yang tidak memiliki manfaat yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya bagi penciptaan kesiapan lulusan untuk berkiprah dalam dunia kerja.
Reorentasi kelembagaan, perlu mengkaji ulang keberadaan lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kejenuhan untuk lulusannya di lapangan kerja. Konversi IKIP ke dalam Universitas merupakan langkah kongkrit yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten, konversi itu berimplikasi pada menurunnya jumlah penawaran tenaga pengajar yang secara langsung akan menyebabkan meningkatnya penghargaan dan harkat hidup tenaga pendidik. Kebijaksanaan konversi ini pun dapat dilakukan untuk lembaga pendidikan lainnya terutama pada bidang keilmuan yang sudah jenuh.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerjaSetiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.
Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin.
Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat.
Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional.
Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri.
Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.
B.Kritik dan saran
Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terimakasih.
C. Penutup
Penerapan konsep manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan memuat kandungan tentang sistem kerja yang terintegrasi antara dunia pendidikan tinggi dengan pengguna. Keluaran perguruan tinggi seyogyanya memiliki nilai relevansi dan koherensi yang tinggi dengan dunia kerja, sehingga kesan "pemborosan" pada pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditepis, dan secara makro pengguran terdidik dapat ditekan. Kondisi itu dapat terwujud lebih cepat, bila pembenahan manajemen internal didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat khususnya dalam penyediaan anggaran yang memadai.
Daftar Pustaka
Wahjoetoemo (1995), Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Global, Grasindo, Jakarta. (1993), Deregulasi Pendidikan, Grasindo, Jakarta
Unmer Malang (1994), Menuju Manajemen Perguruan Tinggi yang Efisien, Rumusan Hasil Seminar, 27-28 Juli 1994, Malang. (1996), Mempersiapkan Mutu Perguruan Tinggi Menuju Kualitas Global, Kumpulan Makalah Seminar Nasional 11-13 November 1996, Malang.
Depdikbud (1995), Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Repelita VI, Jakarta.Unmer Malang, Kumpulan makalah Hasil Seminar Nasional "Mutu PTS menjelang Era Globalisasi", 1996. Unmer Malang, Laporan Hasil Seminar "Menuju Manajemen PTS yang Efisien", 1995. Tahun 2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis. Kompas. Jakarta
Daulat Sinuraya. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia. Suara Pembaruan Daily. 2004
http://www.beritajakarta.com
Studi Kasus Pada Kota Bekasi
Dari tahun ke tahun
Disusun Oleh
Marchela irdani
30208767
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
Tugas Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan
2009
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya sehungga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian UMKM (usaha mikro kecil menengah) dengan judul usaha pembuatan sepatu dan sandal.
Adapun tujuan dari penelitian untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah ekonomi pembangunan.
Keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta keteguhan hati penulis, meskipun banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis, namun semua menjadi pelajaran dan pengalaman yang berkesan
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan bantuan yang diterima oleh penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian ini.
Dan perkenankanlah penulis mengucapakan terima kasih kepada:
1.Bapak Nurhadi selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan
2.Bapak Dr Bagus Nurcahyo, SE, MM selaku dosen pengampu softskills
3.Kedua orang tua yang memberikan dorongan, motivasi dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
4.Teman-teman di 2 DD 03 dan 04 yang memberikan kritik dan saran kepada penulis.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati pembaca
Bekasi, Desember 2009
Marchela irdani
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB 2 KAJIAN MATERI
Bab ini berisi mengenai teori – teori yang memdasari penelitian, gambaran umum tentang kemiskinan, konsep serta definisi dari pengangguran.
BAB 3 PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang penjabaran data penganguran yang dibutuhkan.
BAB 4 KESIMPULAN
Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut.
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia pada khususnya di daerah kota Jakarta sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meninggakat tidak pernah mengalami penurunan. Dan pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan jika masalah pengangguran masih terusseperti ini di tahun yang akan datang.
Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Seiring berjalannya waktu Maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya di Indonesia khususnya di daerah kota Jakarta.
Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negative dari hal ini salah satunya tinggkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannya pun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional. Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya sperti yang sudah diterangkan di atas. Di samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, yang akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat nantinya.
Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Data yang diperoleh saya dari Bappenas menunjukkan pada tahun 1998 penduduk miskin telah mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang saja. Selanjutnya data BPS pun mencatat angka pengangguran pada tahun 1999 sebesar 6,37 juta orang. Yang kemudian di akhir 1999, jumlah pengangguran semakin membengkak, yakni mencapai 14 juta orang dan tenaga kerja setangah menganggur mencapai 35 juta orang itu adalah sebagian contoh prentase penganguran yang ada di Indonesia secara umum pada tahun 98 sampai dengan 99.
Rumusan Masalah
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang :
A. Tingkat kemiskinan di kota Jakarta
B. Perkembangan tingkat kemiskinan di kota Jakarta
2.Kegunaan Penelitian
Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni sebagai berikut
Bersifat Teoritis
Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang tingiinya angka pengangguran
Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah sosial khususnya tentang penggauran
BAB II
KAJIAN MATERI
A.Definisi Pengangguran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 60 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. enurut Teori Klasik (1729-1790), pengangguran itu bersifat sukarela, karena tidak sesuainya tingkat upah dengan aspirasi pekerja. Bertambahnya jumlah pengangguran dalam masyarakat terjadi karena orang menunggu pada masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Teori ini menyebutkan bahwa untuk mengurangi pengangguran tidak diperlukan campur tangan pemerintah karena pengangguran yang terjadi sifatnya sukarela. Selain itu unit-unit pelaku ekonomi percaya bahwa upah dan tingkat harga yang fleksibel dapat menyesuaikan diri secara otomatis untuk mencapai titik keseimbangan dalam perekonomian.
B.Tingkat Pengangguran
Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
RUMUS
Tingkat Pengangguran = Jml Yang Nganggur / Jml Angkatan Kerja x 100%
C. Jenis & Macam Pengangguran
1.Pengangguran Friksional
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya hanya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan yang menjadi pihak penyedia.
2. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Karena Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah terlebih di kota besar maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek atau perubahan keadaan suatu Negara secara tiba-tiba yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.
4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
BAB III
PEMBAHASAN
A. MASALAH PENGANGURAN SECARA UMUM
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.
Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Permagangan mungkin salah satu alternatif solusi praktis dan tepat. Hal ini didasarkan bahwa dunia usaha terkesan tertutup terhadap mahasiswa yang datang untuk melakukan kegiatan penelitian (riset) sehingga menguatkan adanya kesenjangan tersebut. Tapi ini juga belum ditangani secara serius dan terpadu.
Salah satu bentuk pengangguran yang populer dewasa ini adalah pengangguran terdidik. Kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan
(1) timbulnya masalah-masalah sosial dengan tingkat rawan yang lebih tinggi.
(2) menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan.
(3) menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.
Apresiasi ini sebenarnya harus menjadi "Conditio sine Quanon" untuk pembangunan SDM. Sulit dibayangkan SDM berkualitas akan tercapai bila tidak disertai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dan akan sangat muskil APK meningkat, bila tidak disertai oleh apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.
Tabel 1
Perkembangan APK Perguruan Tinggi
PERIODE
TAHUN
MAHASISWA
PENDUDUK
19 - 24 Age
APK (%)
Seb.Repelita
Repelita I
Repelita II
Repelita III
Repelita IV
Repelita V
1968
1973
1978
1983
1988
1992
156.500
231.000
342.166
823.925
1.356.756
1.795.500
9.705.000
11.962.000
14.747.000
15.667.600
19.464.700
21.288.100
1.61
1.93
2.32
5.26
6.97
8.43
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud
Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan itu di , ditandai oleh:
(a) berkurangnya jumlah siswa (di samping akibat keberhasilan KB),
(b) meningkatnya jumlah tenaga kerja (TK) unskill and uneducated dalam sektor sekunder,
(c) rendahnya angka melanjutnya pendidikan (di Jawa Barat hanya 57% lulusan SD meneruskan ke SMP),
(d) meningkatnya jumlah pengguna jasa pendidikan luar negeri.
Tabel 2
Analisis Keseimbangan antara Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan Sampai Pelita VI
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
KEBUTUHAN (000)
%
PERSEDIAAN (000)
%
KESEIMBANGAN(000)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tidak sekolah
Tid. tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SLKTP
Tamat SMU
Tamat SMK
Tamat PT (S0)
Tamat PT (S1)
-3.900.1
954.7
8.429.5
2.164.1
382.7
1.411.9
1.551.0
343.7
173.2
-33.9
8.3
73.2
18.8
3.3
12.3
13.5
3.0
1.5
0.0
1.817.2
2.530.2
2.104.0
153.4
2.191.0
2.041.8
393.3
630.6
0.0
15.3
21.3
17.7
1.3
18.5
17.2
3.3
5.3
*)
862.5
-5.899.3
-60.1
-229.3
779.1
490.8
49.6
457.4
Jumlah
11.510.7
100
11.861.5
100
350.8
Sumber: Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan BPS, 1993
B. DATA PENGANGGURAN KHUSUS DI KOTA JAKARTA
Meski menyandang predikat sebagai kota besar ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di kota Jakarta selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun.
Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah kota-kota besar. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Jakarta bekerja ekstra keras. Kepala Disnakertrans mengatakan peningkatan jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, tingginya jumlah pengangguran dikota Jakarta disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke kota-kota besar seperti Jakarta.
Saat ini Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal kota Bekasi dan mana yang berasal dari luar kota. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2009.
Langkah-langkah produktif untuk melaksanakan reorentasi lembaga pendidikan, reorentasi itu menyangkut recana mengurangi pengangguran yang ada, (1) reorentasi pendekatan, (2) reorentasi program, dan (3) reorentasi kelembagaan.
1. Reorentasi pendekatan, khususnya dalam memodifikasi pendekatan dari kuantitatif menjadi kuantitatif-kualitatif. Dalam arti pendekatan pemerataan harus diimbangi secara proporsional dengan perhatian terhadap mutu proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian, secara bertahap mutu lulusan dapat lebih diterima dunia kerja dan secara absolut mampu mengimbangi laju dinamika dunia kerja. Konsekwensi dari pada itu, pendidikan harus dilihat sebagai upaya rasional. Dalam arti lain pendidikan harus dilihat sebagai proses investasi bukan lagi proses konsumtif. Sehingga pesan-pesan dan kepentingan yang berada di luar kepentingan pendidikan harus mulai dihapus. Dan campur tangan, dari pihak manapun, yang kurang proporsional dengan upaya peningkatan kualitas program pendidikan sebaiknya dihindari.
2. Reorentasi program, memberdayakan program "link and match" melalui "cooperative education" dan "dual system" dalam kurikulum. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan dalam pembobotan kurikulum, mutu tenaga pengajar, dan kepedulian dunia kerja.
Lembaga pendidikan merupakan sub sistem dari sistem sosial pembangunan, oleh itu keberadaan dan eksistensinya tidak lepas dari sub sistem lainnya. Dengan demikian sharing ide maupun aktivitas lainnya yang bernuansa sinergi dengan komponen lain hendaknya harus merupakan bagian tak terpisahkan dari program perbaikan sinambung (countinues improvement) program pembelajaran. Pengabaian dari fakta tersebut hanya menciptakan "menara gading" yang tidak memiliki manfaat yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya bagi penciptaan kesiapan lulusan untuk berkiprah dalam dunia kerja.
Reorentasi kelembagaan, perlu mengkaji ulang keberadaan lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kejenuhan untuk lulusannya di lapangan kerja. Konversi IKIP ke dalam Universitas merupakan langkah kongkrit yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten, konversi itu berimplikasi pada menurunnya jumlah penawaran tenaga pengajar yang secara langsung akan menyebabkan meningkatnya penghargaan dan harkat hidup tenaga pendidik. Kebijaksanaan konversi ini pun dapat dilakukan untuk lembaga pendidikan lainnya terutama pada bidang keilmuan yang sudah jenuh.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerjaSetiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.
Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.
Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin.
Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.
Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat.
Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional.
Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri.
Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.
B.Kritik dan saran
Demikianlah makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama. Ibarat ”tak ada gading yang tak retak”, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Terimakasih.
C. Penutup
Penerapan konsep manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan memuat kandungan tentang sistem kerja yang terintegrasi antara dunia pendidikan tinggi dengan pengguna. Keluaran perguruan tinggi seyogyanya memiliki nilai relevansi dan koherensi yang tinggi dengan dunia kerja, sehingga kesan "pemborosan" pada pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditepis, dan secara makro pengguran terdidik dapat ditekan. Kondisi itu dapat terwujud lebih cepat, bila pembenahan manajemen internal didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat khususnya dalam penyediaan anggaran yang memadai.
Daftar Pustaka
Wahjoetoemo (1995), Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Global, Grasindo, Jakarta. (1993), Deregulasi Pendidikan, Grasindo, Jakarta
Unmer Malang (1994), Menuju Manajemen Perguruan Tinggi yang Efisien, Rumusan Hasil Seminar, 27-28 Juli 1994, Malang. (1996), Mempersiapkan Mutu Perguruan Tinggi Menuju Kualitas Global, Kumpulan Makalah Seminar Nasional 11-13 November 1996, Malang.
Depdikbud (1995), Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Repelita VI, Jakarta.Unmer Malang, Kumpulan makalah Hasil Seminar Nasional "Mutu PTS menjelang Era Globalisasi", 1996. Unmer Malang, Laporan Hasil Seminar "Menuju Manajemen PTS yang Efisien", 1995. Tahun 2004 Pengangguran Berkurang, Tingkat Kemiskinan Kembali ke Sebelum Krisis. Kompas. Jakarta
Daulat Sinuraya. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia. Suara Pembaruan Daily. 2004
http://www.beritajakarta.com
Oleh : MARCHELA IRDANI
Kelas : 2 DD04
NPM : 30208767
UNIVERSITAS GUNADARMA
BAB 11
1. Pengertian pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan,baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya.Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.
Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional1 adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalah diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.
Kawasan andalah juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan, sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model–model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Pengembangan Kawasan Andalan dalam pelaksanaannya tidak secara efektif dikembangkan. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadang masalah-masalah lainnya.
3. paradigma baru teori pembangunan daerah
Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Sasaran yang dituju dari kajian adalah: (1) mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan kawasan andalan;
(2) mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan karakter daerah;
(3) menyusun masukan bagi kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan andalan.
2. teori pertumbuhan dan pembangunan daerah
Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, pengelolaan, faktor kunci dan pola keterkaitan rantai nilai dalam pengembangan kawasan, dan program-program sektoral propinsi di tiap kawasan andalan.
1 Kawasan Andalan Rengat Kuala Enok (Kawan RKE)
Sektor yang berperan penting adalah pertanian dan industri yang dikembangkan melalui sistem keterpaduan. Dari sisi pengembangan, Kawan RKE lebih memperhatikan pada faktor kunci SDM, pasar dan pengembangannya, akses terhadap modal dan infrstrutkur, kerjasama antarinstitusi, serta iklim usaha. Faktor R&D sebagai tulang punggung kawasan belum diperhatikan. Keterkaitan agroindustri sendiri, sebagai industri pendorong, lebih tercipta pada hulu-hilir produksi-industri-pasar. Program-program sektoral sebagian besar berada di tingkat propinsi dan banyak terkait pada faktor akses ketersediaan faktor produksi. Faktor kunci SDM, R&D, pasar, dan iklim usaha kurang diperhatikan. Bahkan faktor kerjasama dan kemitraan tidak diperhatikan sama sekali. Keterkaitan program-program sektoral itu sendiri lebih berada pada komponen penunjang, terutama infrastruktur, dibandingkan dengan komponen utama. Aktivitas output tidak ada sama sekali.
2 Kawasan Andalan Priangan Timur (Kawan Priatim)
Kawan Priatim mempunyai empat sektor bisnis inti, yaitu agribisnis, kelautan, pariwisata, dan industri kecil menengah, yang dalam pengelolaannya bermuara padaPembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah. Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional1 adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalah diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalah juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan, sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model–model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Pengembangan Kawasan Andalan dalam pelaksanaannya tidak secara efektif dikembangkan. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadang masalah-masalah lainnya.
3. paradigma baru teori pembangunan daerah
Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Sasaran yang dituju dari kajian adalah: (1) mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan kawasan andalan;
(4) mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan karakter daerah;
(5) menyusun masukan bagi kebijakan
4. perencanaan pembangunan daerah
Adapun faktor-faktor kunci untuk mengembangkan kawasan andalan, meliputi:
(1) pengembangan SDM;
(2) penelitian dan pengembangan;
(3) pengembangan pasar,
(4) akses terhadap sumber input atau faktor produksi,
(5) adanya keterkaitan, kerjasama, dan kemitraan,
(6) iklim usaha yang kondusif.
5. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah
Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip:
(1) berbasis pada sektor unggulan;
(2) dilakukan atas dasar karakteristik daerah;
(3) dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
(4) mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang;
(5) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.
Pengembangan suatu wilayah harus berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal, sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi pola-pola pengembangan SDM, informasi pasar, sumber daya modal dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan kepemerintahan, serta berbagai kerjasama dan kemitraan. Sedangkan faktor eksternal meliputi masalah kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah, perdagangan bebas, serta otonomi daerah. Pengelolaan pengembangan kawasan andalan pada dasarnya adalah
meningkatkan daya saing kawasan dan produk unggulannya. Idealnya pengelolaan kawasan dimulai dengan menentukan visi dan misi pengembangan kawasan andalan. Kemudian disusun strategi pengembangan, serta mengembangkan hubungan pemerintah dan dunia usaha.
Dalam hal ini diperlukan beberapa kebijakan, meliputi:
1) kebijakan investasi, yang terkait dengan produk unggulan kawasan, insentif, dan promosi;
2) kebijakan pengembangan kawasan, yang dilaksanakan melalui identifikasi faktor penentu
pengembangan industri, formulasi visi pengembangan industri daerah, dan identifikasi
strategi pendukung yang sesuai;
3) kebijakan perdagangan, yang mengatur hubungan perdagangan antardaerah dan antarsektor, serta meminimalisasi hambatan-hambatannya;
4) kebijakan pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik (SDM);
5) kebijakan pengembangan kelembagaan, yang mencakup mekanisme pengambilan keputusan dilingkungan pemerintah, penciptaan regulasi, dan sosial dan budaya masyarakat.
6. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah
Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan adalah:
1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu:
(1)pengembangan wilayah berbasis sumberdaya;
(2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan;
(3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi;
(4)pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.
2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke
dalam:
(1) pusat pertumbuhan;
(2) integrasi fungsional;
(3) desentralisasi.
3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama
antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan di daerah-daerah tertinggal.
4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan cluster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Cluster yang berhasil adalah cluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Rosenfeld (1997) mengidentifikasi karakteristik cluster wilayah yang berhasil, yaitu adanya spesialisasi, jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan dan serta pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara
perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi. Untuk mengembangkan cluster, perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu:
(1)memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan;
(2) menjalin kerjasama;
(3) mengelola dan meningkatkan pelayanan;
(4) mengembangkan tenaga ahli;
(5) mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan
(6) mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan.
BAB 12
HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Modal Asing dalam pembangunan
untuk mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia, perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Iklim investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi dilokalitas-lokalitas tempat investasi.
Penanaman modal asing sangat berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang. Lalu lintas modal asing antar negara dan antar lokalitas didunia tersebut akan berlalu-lalang mengikuti dinamika perkembangan Perusahaan-perusahaan lintas nasional dan Perusahaan global yang dipermudah dengan globalisasi dan temuan tekhnologi.
Bersama-sama dengan investasi domestik dan investasi masyarakat, penanaman modal asing masih merupakan pilihan strategik untuk memanfaatkan momentum kebangkitan perekonomian Indonesia di masa datang.
2. Motivasi negara pendonor
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA UTANG
Motivasi negara pendonor :
1. kepentingan ekonomi dan strategis
2. tanggung jawab moral
Negara penghutang :
1. Saving investment GAP
2. Foreign exchange GAP
3. Trade GAP
3. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia
Ekpor
Bantuan Luar Negeri
Investasi Asing atau PMA
Tabungan Domestik
Sumber:
• Investasi asing langsung
• Pinjaman multilateral(MLT) swasta
• Modal lainnya(bersih)
• Pinjaman MLT pememrintah, yaitu:
• IGGI/CGI
• Lainnya
4. struktur pembiayaan LN Pemerintah
Menurut jenis pinjaman :
1. Bilateral
2. Multilateral
3. FKE/ Eksport Credit Facility
4. LeasingKomersial
5. SBI
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Untuk mengimplementasikan seluruh program pembangunan diperlukan dukungan dana dan kontribusi dari semua pihak. Mengingat dana memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan. maka kebutuhannya perlu diperkirakan secara cermat. Selanjutnya perkiraan kebutuhan dana sangat diperlukan untuk menyusun strategi dalam menghimpun maupun mengalokasikannya dana pembangunan baik untuk pembangunan
1. Metode Menghitung Perkiraan Kebutuhan Investasi
Incremental Capital Ouput Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan ouput akibat
kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk
menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk
menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh
dengan laju yang sudah ditetapkan. ICOR secara konsep dirumuskan
∆K
ICOR =
∆Y
dimana
ICOR = Incremental Capital Ouput Ratio, adalah besarnya penambahan kapital
yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output satu unit
∆K = perubahan nilai kapital atau nilai investasi
∆Y = perubahan nilai output
2. Perkembangan Angka ICOR (Incremental Capital Ouput Ratio)
3. Perkiraan Kebutuhan Investasi Propinsi DKI Jakarta
BAB 13
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Peranan lingkungan dalam perekonomian
Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas. Perlu kita ketahui bahwa: memang sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang.
Dalam penggalian sumber-sumber alam untuk keperluan pembangunan ekonomi, harus diusahakan agar supaya: tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Demikian besar peranan lingkungan dalam pembangunan ekonomi sehingga dikhawatirkan pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi, karena sumber daya alam sudah tidak ada lagi yang dapat digali atau karena kondisi sumber daya alamnya sudah demikian buruk, karena menggebunya pembangunan yang dilaksanakan atau karena pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak terpikirkan pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri
Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:
• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
• Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
• Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :
1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.
2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.
5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional ang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :
• Regulasi Perda tentang Lingkungan.
• Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
• Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
• Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
• Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
• Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
• Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan.
Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982.
Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.
2. INDUSATRI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
pembangunanberkelanjutan di sektor industri pengolahan, pemerintah daerah harus mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan pada peningkatan sektor sektor industri pengolahan di luar sektor unggulan. Sektor-sektor tersebut adalah industri makanan; industri pakaian jadi kecuali untuk alas kaki; industri semen; industri barang dari logam. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi relatif kecil namun tingkat pencemarannya dapat dikendalikan sehingga dalam jangka panjang diharapkan perekonomian dapat berjalan secara stabil. Sementara, jika kebijakan pemerintah daerah tetap diarahkan pada pembangunan sektor industri pengolahan unggulan maka harus ada upaya-upaya pengendalian pencemaran secara tegas terhadap kegiatan produksi dari sektor industri unggulan tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena berdasarkan hasil analisis teridentifikasi bahwa sektor industri pengolahan unggulan tersebut memiliki biaya pembersihan lingkungan relatif kecil.
3.INDUSTRI DAN EKSTERNALITAS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.
Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional (Pendapatan Domestik Bruto) di samping juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang: penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Tahap industrialisasi berdasarkan tolok ukur kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dapat dibagi menjadi;
(1) tahap non- industrialisasi,
(2) tahap dalam proses menuju industrialisasi,
(3) tahap semi industri,
(4) tahap industrialisasi penuh.
Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya, berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.
Kebijaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (1996, ha1147-156), minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: menghormati dan memelihara komunitas kehidupan,memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang dan mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri
Ringkasan materi
Mata kuliah ekonomi pembangunan
PELAKU EKONOMI
Usaha Mikro Kecil Menengah
SALON TARI
Di
KOTA BEKASI
DI SUSUN OLEH
NAMA : MARCHELA IRDANI
NPM : 30208767
KELAS : 2DD 04
UNIVERSITAS GUNADARMA
Jl. Kh. Nur Ali, Kalimalang
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Makalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
Saya menyadari bahwa penyusunan Makalah ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Semua ini karena keterbatasan kemampuan saya dalam pembuatan Makalah ini baik matri, teknis, maupun pembahasan.
Atas selesainya Makalah ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya kepada pihak yang telah membarikan data. Apabila ada kesalahan dalam penulisan saya selaku penulis memohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan saya juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.
Bekasi, 12 November 2009
Penulis
DAFTAR ISI
JUDUL................................................................................................
KATA PENGANTAR.........................................................................
DAFTAR ISI.......................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang....................................................
1.2 Tujuan...................................................................
BAB II ASPEK PERUSAHAAN JAS
2.1 Aspek Kelembagaan..............................................
2.2 Aspek Usaha..........................................................
2.3 Aspek Keuangan...................................................
BAB III TEMUAN
3.1 Faktor Keterlaksanaan..........................................
3.2 Manfaat yang dirasakan........................................
3.3 Pengembangan.......................................................
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan...........................................................
4.2 Saran.....................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.Latar Belakang
Keberhasilan sebuah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dapat diukur dari keuntungan yang diperoleh pada akhir periode, untuk itu dibutuh kan pembukuuan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu usaha. Sehingga diperlukan suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan yang dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan lebih lanjut.
Salah satu cara dan upaya untuk membantu para Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam menjalankan usahanya dengan cara membuat laporan keuangan pada setiap periodenya, maka dibuatlah makalah ini untuk membantu para pengusaha yang belum mengerti akan pentingnya laporan keuangan dalam suatu usaha.
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai pelayanan jasa yang diperlukan. Untuk itu , penulis memilih judul “PELAKU EKONOMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SALON TARI DI BEKASI”.
1.2 Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. sebagai alat pembantu para pengusaha kecil yang masih belum mengerti cara pembuatan Laporan Keuangan dalam usaha yang dijalankannya.
2. sebagai cerminan para pengusaha dalam mengambil keputusan karena dapat mengetahui LABA
3. sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan tentang penerapa siklus akuntansi bagi penlis sendiri
4. sebagai cara saya selaku mahasiswa untuk merealisasikan ilmu yang saya dapat dari UNIVERSITAS GUNADARMA.
BAB II
ASPEK PERUSAHAAN JASA
2.1 Aspek Kelembagaan
Informasi Umum Perusahaan
Usaha Kecil Dan Menengah pada Salon Tari merupakan usaha jasa yang didirikan oleh Ibu Tari pada tahun 2004 di daerah Bekasi timur. Usaha ini adalah usaha perseorangan dan tujuan usaha ini didirikan sama seperti usaha lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap periode waktu usaha terlebih lagi usaha ini buka pada setiap harinya dari senin s/d minggu. Pemilik usaha yang sekaligus pendiri sangat berminat pada bidang ini dan berkeinginan untuk mengembangkan usahanya ini setelah pemilik melihat dan mengamati perkembangan yang positif seiring waktutentunya dengan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik apalagi Salon Tari adalah usaha jasa yang menjadi penjualannya itu adalah jasa.
Deskripsi Umum Usaha
Nama dan Alamat Perusahaan :
~Nama Perusahaan : Usaha Jasa Salon Tari
~Alamat Perusahaan : Jl. Anggrek raya no.1
Nama dan Alamat Pemilik :
~ Pemilik usaha : Tari
~Alamat : Jl. Anggrek raya no. 1
Bentuk Perusahaan :
Usaha Jasa Salon Tari adalah bentuk usaha perseorangan yang dijalankan oleh 1 pemilik saja dengan modal pribadi yang dimiliki pemilik saat pendirian usaha.
Bidang Usaha :
Usaha ini bergerak di bidang pelayana jasa yang menjadi daya jual yang utama.
Kebutuhan Tenaga Kerja :
Untuk kebutuhan tenaga kerja 4 orang dalam 1 hari kerja. Termasuk pemilik yang menjadi pekerjanya.
2.2 Aspek Usaha Dan Rencana Pemasaran
2.2.1 Aspek usaha
Aspek usaha yang di pilih oleh pemilik Salon adalah letak lokasi usaha yang strategis terletak di jalan yang mudah untuk diakses dan ruang lingkup lingkungan usaha adalah kalangan menengah ke bawah. Tentunya juga diringi harga yang masih dalam jangkauan masyarakat umum. Dengan begitu diharapkan bisa dapat memberikan peluang besar untuk perkembangan usaha yang dirintis sejak tahun 2004 lalu. Sebagai pengusaha dalam bidang jasa pemilik optimis untuk menjalankan usahanya terlebih barang-barang yang menjadi bahan baku dalam usahanya adalah bahan baku yang tidak mudah basi atau rusak untuk jangka waktu lama.
2.22 Rencana Pemasaran
Strategi pemasarannya memang dalam hal ini pemilik usaha masih belum terlalu di tekankan, di karenakan tidak ada cukup dana akan tetapi untuk promosinya pemilik hanya menggunakan spanduk yang dipajang di lokasi usahanya. Selain itu promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha adalah cara yang sederhana yaitu dengan cara MLM ( mulut lewat mulut) dan sebatas kepercayan juga kepuasan pelanggan karena dalam perusahaan jasa hal utama itulah yang diperlukan untuk terus maju dan bartahan dalam perkembangan bisnis.
Hasil analisis pasar yang telah dilakukan oleh pengusaha dengan merangkul konsumen yang ada disekitar daerah tersebut. Pengusaha jasa Salon ini juga menerima pemesanan rias salon untuk barbagai acara misalkan acara resepsi pernikahan ataupun acara lain yang dapat memakai jasanya untuk datang kerumah konsumen itu sendiri, dan diharapkan untuk dapat membarikan peluang untuk berkembang serta mengembangkan usahanya. Bila dilihat dari situasi persaingan sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk perusahaan gulung tikar terlebih usaha ini adalah usaha jasa yang bila kepercayaan yang ada sudah hilang maka konsumen tidak akan kembali lagi, namun sebagai seorang pengusaha yang harus tetap berjuang dan pantang mundur menghadapi perkembangan jaman maka pemilik usaha menjadikan hal ini bukan sebagi resiko tetapi sebagai tantangan dalam menghadapinya.
2.3 Aspek Keuangan
Sebagai penulis yang ingin mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha jasa salon yang telah lama berdiri berikut perhitungan data akuntansi sederhana yang dapat dibuat oleh para pengusaha mikro kecil dan menengah dalam menganalisis data- data yang ada dalam setiap periodenya seperti Laporan keuangan yang di dalamnya terdapat perhitungan Laba Rugi, Laporan perubahan ekuitas, Neraca. Seperti perhitungan di bawah ini dapat diketahui besarnya Laba yang diperoleh selama periode akuntansi oleh Salon Tari.
Tahap-tahap pengerjaan :
1.Pengumpulan setiap dokumen yang akan menjadi sumber data transaksi dalam satu periode.
2.Mengklasifikasikan dokumen menurut kelompok atau urutan tanggal transaksinya.
3.Mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal umum. Pencatatan ini dapat dilakukan sebelum posting kebuku besar untuk menghindari atau memperkecil terjadinya kesalahan sebelum transaksi tersebut dicatat ke dalam buku besar.
4.Mempostingnya ke dalam buku besar
Buku Besar adalah kumpulan akun-akun yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal umum lalu diposting ke dalam buku besar sesuai debit kreditnya.
5.Mencatat jurnal penyesuaian
Jurnal penyesuaian merupakan buku/ dartar yang digunakan untuk mencatan akun-akun yang ada di dalam buku besar yang masih perlu disesuaikan dalam neraca saldo agar menunjukan saldo yang sebenarnya pada akhir periode.
6.Menyusun Neraca Lajur
Neraca Lajur atau Kertas Kerja adalah suatu daftar yang terbagi menjadi beberapa kolom-kolom yaitu :
a. Neraca saldo
b. Ayat jurnal penyesuaian
c. Neraca saldo setelah disesuaikan
d. Ikhtisar laba-rugi
e. Neraca
Kertas kerja berfungsi untuk menyotir saldo perkiraan-perkiraan yang telah disesuaikan, sehingga dapat dengan mudah menentukan akun-akun yang ada.
7.Menyusun Laporan Keuangan
Terdiri dari Laba/Rugi, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca.
a. Laporan Laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai keuangan atau kerugian dalam suatu usaha dalam periode tertentu.
b. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu usaha yang terjadi pada suatu periode waktu.
c. Neraca adalah Laporan Keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan suatu usaha pada periode tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
8.Menyusun Jurnal Penutup
Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun beban, pendapatan dan modal, dengan cara sebagai berikut:
- Pindahkan saldo aku pendapatan ke akun ikhtisar Laba rugi dengan mendebit akun pendapatan sebesar saldonya dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi
- Pindahkan saldo akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban sebesar saldonya.
- Pindahkan saldo akun laba rugi ke akun modal.
9.Menyusun Neraca saldo setelah penutupan
akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo setelah penutupan berasal dari akun buku besar yang telah diposting sesuai debit kreditnya.
Hasil yang dicapai
Hasil yang dicapai saat pengerjaan laporan keuangan “salon tari” adalah sebagai berikut:
1. Laporan Laba Rugi
Hasil yang dicapai saat pengerjaan Laporan keuangan pada “ Salon Tari” mengalami keuntungan / Laba, Laba ini diperoleh dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya sebesar Rp. 1.050.000
2. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Oktober 2009 diterima oleh Salon Tari
sebesar Rp.21.050.000
3. Neraca
Dalam usaha jasa Salon Tari, hasil yang dicapai dalam neraca bentuk scontro yang telah dibuat sebesar Rp. 21.270.000
Dengan data dan perhitungannya sebagai berikut ini selama bulan oktober periode :
Keterangan
Jumlah
Kas
Perlengkapan
Pendapatan
Modal Tari
Peralatan
Akum.peny. Peralatan
Hutang
Biaya Listrik
Biaya Air
Biaya Gaji
Biaya Perlengkapan
Biaya Sewa
Biaya Peny. Peralatan
Rp. 1.370.000
Rp. 6.000.000
Rp. 3.000.000
Rp 21.050.000
Rp.14.000.000
Rp. 100.000
Rp. 220.000
Rp. 150.000
Rp. 100.000
Rp. 1.000.000
Rp. 200.000
Rp. 400.000
Rp. 100.000
LABA RUGI
SALON TARI
31 OKTOBER 2009
Pendapatan :
Pendapatan jasa Rp. 3.000.000
Biaya – biaya :
Biaya Listrik Rp. 150.000
Biaya Air Rp. 100.000
Biaya Gaji Rp. 1.000.000
Biaya Perlengkapan Rp. 200.000
Biaya Sewa Rp. 400.000
Biaya Peny. Peralatan Rp. 100.000
___________+
Rp. 1.950.000
____________-
Laba Bersih Rp. 1.050.000
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SALON TARI
31 OKTOBER 2009
Modal Ny.Tari Rp. 20.000.000
Laba Bersih Rp. 1.050.000
_____________+
Modal akhir Rp 21.050.000
NERACA
SALON TARI
31 OKTOBER 2009
AKTIVA :
Aktiva lancar
Kas Rp. 1.370.000
Perlengkapan Rp. 6.000.000
___________+
Rp. 7.370.000
Aktiva tetap
Peralatan Rp. 14.000.000
Akm.Peny.Peralatan (Rp. 100.000)
____________
Rp.13.900.000
___________+
Jumlah Aktiva Rp. 21.270.000
PASIVA :
Kewajiban
Hutang Rp. 220.000
Ekuitas
Modal Ny.Tari Rp. 21.050.000
____________+
Jumlah Pasiva Rp. 21.270.000
BAB III
TEMUAN
3.Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Faktor Pendukung
1. Pemilik Salon yang telah memberikan data untuk membantu penulis dalam membuat Makalah
2. Dosen yang telah memberikan bimbingan singkat
3. Kedua orang tua yang telah mendukung hingga Makalah ini dapat benar-benar selesai
4. Sumber-Sumber untuk membuat konsep terlebih dahulu
5. Teman dan para sahabat yang mendukung
Faktor Penghambat
1. Waktu yang disediakan untuk penulis ini relatif singkat dan keterbatasan materi, sehingga mempersulit penulis dalam mencari data dari berbagai sumber-sumber penting yang dapat membantu penulis.
2. Kurangnya referensi atau sumber-sumber lain yang dapat memperluas wacana penulis
3. Bukti-bukti transaksi keuangan yang ada pada Salon Tari sulit untuk di dapatkan karena banyak dari mereka yang tidak mengarsipkan.
4. Sulit mendapat dari para pemilik usaha, karrena tidak ada surat izin yang resmi.
3.2 Manfaat yang dirasakan
3..2.1 Manfaat bagi Mahasiswa
1. Dapat membantu dan menmbah pengetahuan mahasiswa dala penerapan siklus akuntansi yang baik dan benar.
2. Dapat mengetahui cara penerapan pengerjaan laporan keuang berdasarkan siklus akuntansi seperti yang telah diajrkan oleh Bapak / Ibu dosenUNIVERSITAS GUNADARMA
3.2.2 Manfaat bagi Perusahaan / Masyarakat Umum
Dengan dibuatnya hasil Laporan Keuangan dan diberikan kepada perusahaan yang memberikan data, penulis barharap perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi dan membuatnya sendiri pada waktu yang akan datang tentang proses pengerjaan akuntansi sehingga perusahan dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pembukuan secara tepat dan benar.
3.2.3 Pengembangan / Tindak Lanjut
Besar harapan saya sebagai penulis agar semua pengusaha mikro kecil dan menengah dapat mengerti pentingnya Laporan Keuangan dan menerapkannya dalam setiap periode waktu karena dapat membantu pengusaha dalam mengambil keputusan yang terbaik apabila seorang pemilik mengetahui kondisi keuangan sebuah usaha sedang tidak dalam kondisi baik.
BAB IV
PENUTUP
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Makalah ini. Hasil Laporan in sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan.
4.1 Kesimpulan
Setelah penulis menyelesaikan tugas makalah ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa :
1.Salon Tari sebagai pihak yang memberikan data adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa
2.Pada perhitungan Laporan Keuangan menghasilkan laba
3.Salon Tari dapat menerapkan standar Siklus Akuntansi yang sederhana.
4.2 Saran-saran
4.2.1 Untuk Pihak Kampus dan Dosen
1. Untuk memberikan tenggang waktu yang cukup
2. Surat izin yang resmi diperlukan untuk survey ke pelaku ekonomi
4.2.2 Untuk Pihak Pelaku Ekonomi
1. Apabila ada mahasiswa / i yang ingin mengajukan observasi sebagai tugas dan tidak memiliki surat resmi mohon dimengerti.
2. Bukti-bukti transaksi yang terjadi diharapkan untuk dapat diarsipkan agar dapat membantu dalam proses pengerjaan Laporan Keuangan pada setiap akhir periode.
Langganan:
Postingan (Atom)
